Sumbawa Barat, – Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Sumbawa Barat, Novrizal Zainsyah, S.T., menegaskan arah kebijakan program KSB Maju Perumahan tahun 2026 akan difokuskan pada masyarakat desil 1, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan rutin Forum Yasinan yang berlangsung di kediaman Wakil Bupati Sumbawa Barat pada Kamis malam (30/04/2026) pukul 20.00 WITA.
Tantangan dan Peran Gotong Royong
Novrizal menjelaskan, fokus pada kelompok desil 1 membawa tantangan tersendiri, terutama karena kemampuan swadaya masyarakat yang cenderung sangat terbatas. Kondisi ini menuntut keterlibatan semua pihak, khususnya para Agen Gotong Royong (AGR) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan.
”Ketika kita menyasar kelompok paling miskin, maka kemampuan swadaya mereka juga semakin lemah. Di sinilah peran gotong royong menjadi sangat penting untuk menutupi keterbatasan tersebut,” ungkap Novrizal.
Berdasarkan evaluasi yang juga menjadi perhatian Wakil Bupati Sumbawa Barat, semangat kegotongroyongan di tengah masyarakat dinilai masih belum optimal. Padahal, penguatan nilai gotong royong merupakan kunci utama dalam menyukseskan program ini.
Pembaruan Tata Kelola dan Peran Agen
Dalam aspek tata kelola, Novrizal memaparkan adanya perubahan pola pengelolaan anggaran sejak diterapkannya Kartu KSB Maju.
Jika sebelumnya anggaran bedah rumah dikelola melalui AGR, kini anggaran disalurkan langsung kepada penerima manfaat agar selaras dengan skema layanan program KSB Maju lainnya.
Meskipun demikian, peran AGR tetap sangat strategis, terutama dalam
memastikan kelancaran penyediaan material bangunan untuk mendampingi penerima bantuan secara langsung di lapangan.
Novrizal juga mengimbau setiap petugas agar tidak menjadikan kendala sebagai keluhan semata, melainkan segera direspons melalui inisiatif dan koordinasi aktif antar pihak terkait, seperti Petugas Lapangan, Fasilitator Lapangan, dan AGR.
” Terkait potensi miskomunikasi yang mungkin terjadi, kami menyampaikan permohonan maaf. Namun, kami berharap agar hal tersebut tidak menjadi hambatan, melainkan segera diatasi melalui komunikasi dan inisiatif bersama,” tambahnya.
Begitu juga terhadap validasi Data dan Ketersediaan Material terdapat dua poin penting yang ditekankan untuk menjaga kelancaran program. Oleh karenanya seluruh pihak diminta untuk meningkatkan koordinasi agar data lebih rapi dan valid pada penyediaan bahan bangunan, khususnya kayu, tidak boleh mengalami kendala di lapangan. Apabila terjadi kekurangan, pihak terkait harus segera mencari alternatif melalui penyedia lain yang telah bekerja sama dengan mekanisme pembayaran yang telah diatur.
Pelaksanaan Forum Yasinan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antar seluruh elemen pelaksana, sehingga tujuan besar untuk menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat Sumbawa Barat dapat terwujud secara optimal melalui semangat gotong royong dan kolaborasi yang solid.*