TALIWANG – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kaharuddin Umar, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis daerah yang dibiayai melalui APBD.
Ia mengingatkan, proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, hingga sarana kesehatan harus dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan jadwal yang telah ditetapkan.
“Proyek strategis itu menyangkut kepentingan publik. Tidak boleh ada celah penyimpangan, baik dari sisi kualitas maupun administrasi,” tegas Kaharuddin.
Menurutnya, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan melalui komisi terkait serta melakukan peninjauan lapangan secara berkala untuk memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Ia menilai, keterlambatan proyek dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sering kali berdampak pada pemborosan anggaran serta menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Kalau kualitasnya tidak sesuai, masyarakat yang dirugikan. Anggaran besar harus sebanding dengan hasil yang baik,” ujarnya.
Kaharuddin juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses lelang dan pelaksanaan proyek agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah publik.
Menurutnya, seluruh tahapan harus terbuka dan dapat diawasi, baik oleh DPRD maupun masyarakat.
“Keterbukaan itu penting. Kalau semua jelas, tidak ada ruang untuk kecurigaan,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengendalian internal serta memastikan konsultan pengawas bekerja secara profesional dan independen.
DPRD KSB, lanjutnya, tidak akan ragu memberikan rekomendasi tegas apabila ditemukan pelanggaran atau indikasi penyimpangan dalam proyek daerah.
“Kita ingin pembangunan berjalan bersih, transparan, dan berkualitas. Setiap rupiah dari APBD harus benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat,” tutup Kaharuddin. (Jr).