Sumbawa Barat – Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, Merliza, S.Sos., M.Si., menegaskan penting peran serta perempuan dalam proses pembangunan serta perlindungan anak adalah prioritas kebijakan daerah.
Dikemukakan Merliza seusai Musrenbang Perempuan digelar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Barat pada Kamis (12/03/2025). Sebagaimana, DPRD mendukung penuh program peningkatan kapasitas perempuan, terutama di desa-desa, agar memiliki kesempatan yang lebih luas dalam berbagai bidang pekerjaan.
Selain itu, perempuan juga perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting serta peningkatan kesehatan remaja.
“Pemerintah harus memastikan perempuan memiliki akses lebih luas dalam pembangunan, baik melalui peningkatan kapasitas, kesempatan kerja, maupun keterlibatan dalam program strategis seperti pencegahan stunting dan kesehatan remaja,” ujar Merliza.
Musrenbang yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor DP2KBP3A Sumbawa Barat ini menghadirkan narasumber Ida Wahyuda dari SOBAT NTB.
Peserta terdiri dari perwakilan PKK, perangkat kelurahan dan BPD kecamatan, tokoh masyarakat perempuan, anggota LKMD/LMD perempuan, serta PKK kelurahan.
Selain peran perempuan, Musrenbang ini juga menyoroti pentingnya pengawasan orang tua terhadap anak dan remaja dalam mencegah kenakalan remaja dan kasus asusila di bawah umur.
Merliza dalam kesempatan ini mengingatkan bahwa banyak kasus kekerasan terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang terdekat.
“Pengawasan orang tua sangat penting, terutama untuk memastikan anak-anak tidak berkeliaran di luar rumah pada malam hari. Ini adalah upaya kita untuk menekan kasus kenakalan remaja dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak,” tegasnya.
Merliza juga menekankan bahwa mewujudkan Kabupaten Layak Anak bukan hanya tanggung jawab DP2KBP3A, melainkan membutuhkan komitmen semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah daerah, serta masyarakat.
Langkah nyata dan pengawasan dari berbagai pihak diperlukan agar perlindungan anak dapat berjalan optimal.
“Mewujudkan Kabupaten Layak Anak bukan hanya tugas satu dinas saja. Semua OPD, pemerintah daerah, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak,” ujarnya.