KSBNEWS, Taliwang — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas ke tahap selanjutnya. Meski demikian, PDIP memberikan sejumlah catatan kritis agar alokasi anggaran benar – benar menyentuh kesejahteraan masyarakat.
Pemandangan umum disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP KSB, Santri Yusmulyadi, dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD KSB, Rabu (8/7/2026).
Rapat dihadiri langsung oleh Bupati Sumbawa Barat H. Amar Nurmansyah, Pimpinan DPRD Kaharuddin Umar dan anggota, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat Pemkab Sumbawa Barat.
Santri menegaskan, Perubahan APBD 2026 tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian administrasi, melainkan harus memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah.
”Alokasi anggaran jangan didominasi kegiatan yang bersifat seremonial maupun belanja operasional birokrasi. Anggaran harus benar – benar difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha produktif,” ujar Santri.
Dalam rapat tersebut, Fraksi PDIP menyampaikan empat poin utama perhatian bagi Pemkab Sumbawa Barat.
Mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun mendorong optimalisasi digitalisasi pajak dan retribusi serta penerimaan dari sektor industri hilir tanpa membebani rakyat kecil dan UMKM.
Mengarahkan belanja daerah ke sektor produktif seperti pertanian, perikanan, pariwisata, perluasan modal UMKM, stimulus pascapanen, dan penguatan ketahanan pangan desa.
Meminta pelaksanaan Program Kartu Sumbawa Barat Maju (KSB Maju) berbasis data yang valid dan diperbarui secara berkala agar bantuan tepat sasaran dan terdistribusi merata di seluruh kecamatan.
Meminta pemkab mempercepat realisasi belanja publik pada sisa tahun anggaran 2026, khususnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan infrastruktur.
Fraksi PDIP berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat agar perubahan anggaran ini mampu menggerakkan perekonomian daerah secara inklusif dan berkeadilan.