TALIWANG – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kaharuddin Umar, menyoroti meningkatnya potensi bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah saat intensitas hujan tinggi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus memiliki langkah mitigasi yang terencana dan terukur, bukan sekadar respons darurat ketika bencana sudah terjadi.
“Kita tidak boleh hanya reaktif. Mitigasi harus diperkuat sejak awal untuk meminimalisir risiko,” tegas Kaharuddin.
Menurutnya, persoalan drainase yang tidak optimal, sedimentasi sungai, serta perubahan tata ruang menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian serius.
Kaharuddin menilai, koordinasi antarinstansi terkait, termasuk dinas teknis dan unsur kebencanaan, harus diperkuat agar langkah pencegahan berjalan efektif.
“Penanganan bencana tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu sampai hilir,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya pemetaan wilayah rawan bencana secara detail agar intervensi anggaran bisa difokuskan pada titik-titik prioritas.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan bencana dinilai penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian material.
“Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang langkah-langkah darurat ketika terjadi bencana,” katanya.
DPRD KSB, lanjutnya, akan meminta laporan terkait kesiapan anggaran dan program mitigasi bencana dalam APBD, termasuk progres normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur penunjang.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas. Mitigasi bencana harus menjadi komitmen serius, bukan agenda musiman,” tutup Kaharuddin. (Jr).