TALIWANG – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kaharuddin Umar, mengingatkan pemerintah daerah agar serius dan terukur dalam menangani persoalan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
Ia menegaskan, upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya berhenti pada kegiatan simbolis atau seremoni pembagian bantuan, melainkan harus berbasis data dan berorientasi pada kemandirian masyarakat.
“Penanganan kemiskinan ekstrem tidak cukup dengan bantuan sesaat. Harus ada strategi jangka panjang yang benar-benar mengubah kondisi ekonomi warga,” tegas Kaharuddin.
Menurutnya, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan UMKM, hingga pendampingan usaha harus diperkuat agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan sosial.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antar-OPD agar program pengentasan kemiskinan berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.
“Kalau masing-masing berjalan sendiri tanpa koordinasi, hasilnya tidak maksimal. Kita butuh kerja terintegrasi,” ujarnya.
Kaharuddin meminta pemerintah daerah memetakan secara detail kantong-kantong kemiskinan dan memastikan intervensi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat.
DPRD, kata dia, akan melakukan pengawasan terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan melalui evaluasi berkala terhadap indikator capaian.
“Kita ingin melihat angka kemiskinan benar-benar turun, bukan hanya laporan di atas kertas,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kemiskinan ekstrem berkaitan erat dengan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus menyentuh berbagai sektor secara bersamaan.
“Ini soal keadilan sosial. Pemerintah harus hadir memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan,” tutup Kaharuddin. (Jr).