Sumbawa Barat – Komisi Informasi Pusat bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia, dalam waktu dekat ini, akan menyerahkan Visitasi Kepada Desa DesaBeru di wilayah Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat. Penyerahan itu, dalam rangka penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2024.
Kunjungan Kementrian tanggal 19 Oktober adalah Tahapan Penilaian Apresiasi Desa yang masuk ke dalam rekomendasi 10 (sepuluh) Besar Desa Tingkat Nasional tahun 2024. Ini difokuskan pada Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di desa dan peninjauan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Diketahui, satu-satunya perwakilan desa di Pulau Sumbawa yang berhasil lolos menjadi 3 (tiga) besar Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Tingkat Provinsi NTB tahun 2024.
PPID Desa Desaberu Kecamatan Brang Rea bersama Desa Lembar Selatan Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat dan Desa Aik Mual Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah menjadi perwakilan Provinsi NTB di tingkat Nasional dan bersaing dengan 75 perwakilan rekomendasi desa lainnya di seluruh Indonesia.
Berada di titik ini tidaklah mudah, perjuangan panjang sejak mulai pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev Desa Gemilang Informasi Publik (DGIP) Provinsi NTB, sudah berlangsung pada tanggal 3 Juni sampai 3 Juli 2024.
Sehingga pengisian SAQ Monev KIP Desa Tahun 2024 oleh KI Pusat pada 25 Juli lalu, menjadi standar minimal desa yang layak untuk dilakukan visitasi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti yang terus digaungkan oleh Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M., PPID Utama KSB berkomitmen dan mendukung penuh pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat, tepat, transparan, dan murah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, Ir. Abdul Muis, M.M. selaku atasan PPID Utama Kabupaten Sumbawa Barat terus melakukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government di KSB.
“Kerja-kerja kolaboratif dan partisipatif semua pihak menjadi kunci terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat hingga lingkup terkecil. Kita sudah maksimal berbuat agar daerah kita menjadi daerah yang informatif, tidak hanya pada PPID Utama tetapi juga melalui PPID Pembantu pada masing-masing OPD, hingga PPID Desa. Ini dilakukan agar visi Kabupaten Sumbawa Barat berlandaskan Gotong Royong bisa terwujud dan menjadi nadi dalam kehidupan masyarakat KSB. Jika tidak ada kerja sama, tidak ada gotong royong, kita tidak bisa jadi apa-apa,” pungkas Kadis Kominfo. (Diskominfo KSB)