Sumbawa Barat—Upaya memperkuat pelayanan kesehatan dasar di setiap desa kembali diperkuat melalui kegiatan Workshop Penguatan Kapasitas Tim Pembina Posyandu Kecamatan yang digelar pada Rabu, 17 September 2025. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat, H. Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd., dan dihadiri oleh Camat, Ketua TPP PKK Kecamatan, Kepala Puskesmas, serta Pendamping Profesional Kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat. Acara berlangsung di Kedai Sawah, Taliwang, dan merupakan inisiatif Dinas PMD Dukcapil Provinsi NTB yang bersinergi dengan Pemda KSB.
Dalam sambutannya, H. Abdul Hamid menegaskan bahwa posyandu adalah garda terdepan dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat, terutama berkaitan dengan ibu, anak, dan pencegahan stunting. Karena itu, peningkatan kapasitas tim pembina posyandu disebut sangat penting agar pelayanan dapat berjalan lebih profesional dan terarah.
“Posyandu adalah pusat interaksi masyarakat, pusat layanan dasar, dan salah satu indikator penting dalam pembangunan kualitas SDM di desa. Maka pembina di tingkat kecamatan harus memiliki kompetensi yang kuat, baik dalam hal koordinasi, manajemen program, maupun evaluasi layanan,” kata Abdul Hamid.
Menurutnya, tantangan posyandu semakin kompleks, bukan hanya pada aspek layanan imunisasi atau kesehatan balita, tetapi juga peran posyandu dalam menekan angka stunting, anemia, serta memastikan tercapainya indikator pembangunan desa. Perubahan regulasi dan kebutuhan program lintas sektor menuntut pembina posyandu untuk terus update pengetahuan.
Lebih lanjut, Abdul Hamid menjelaskan bahwa workshop ini menjadi ruang belajar dan penguatan peran bagi seluruh unsur kecamatan. Dengan hadirnya camat, PKK kecamatan, puskesmas, hingga pendamping desa, kegiatan ini sekaligus menjadi forum untuk menyatukan persepsi agar pembinaan posyandu lebih terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Selama ini posyandu sering bekerja sendiri, sementara pembina kecamatan punya peran strategis untuk memastikan kualitasnya. Melalui workshop ini kita berharap model pembinaan akan lebih terstruktur, terjadwal, dan didukung oleh data yang baik,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas PMD Dukcapil Provinsi NTB yang telah memfasilitasi kegiatan penguatan kapasitas tersebut. Sinergi antara provinsi dan kabupaten dinilai sangat penting untuk memastikan standar pembinaan posyandu berjalan seragam dan mengikuti aturan yang berlaku.
Selain materi teknis pembinaan, peserta juga mendapatkan penguatan tentang tata kelola posyandu, mekanisme koordinasi antara desa–kecamatan–puskesmas, penyusunan laporan, serta strategi percepatan penurunan stunting melalui intervensi posyandu. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga membangun komitmen antar-lembaga.
Abdul Hamid berharap setelah mengikuti workshop ini, para pembina kecamatan dapat langsung menjalankan tindak lanjut di wilayah masing-masing. Ia menekankan pentingnya monitoring berkala, supervisi langsung ke posyandu, hingga pelaporan yang akurat sebagai ukuran keberhasilan pembinaan.
“Kita ingin semua posyandu di KSB tidak hanya aktif di atas kertas, tetapi benar-benar hidup, ramai, dan memberikan dampak nyata. Pembina kecamatan memiliki peran besar untuk memastikan itu,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Kepala DPMPD mengajak seluruh elemen kecamatan untuk terus berkolaborasi, terutama dengan PKK dan puskesmas, karena kunci keberhasilan posyandu adalah kebersamaan dan koordinasi yang solid. “Kalau pembina kuat, maka posyandu kuat. Jika posyandu kuat, maka masyarakat desa ikut kuat,” tutupnya. (R).