Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat raih juara 1 tingkat Kabupaten – Kota dengan Kategori Informatif se – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Raihan itu, diterima Pejabat Sementara (PJs) Bupati Sumbawa Barat Julmansyah, S.Hut., dari Pjs. Gubernur NTB, Mayjen TNI (Purn) Hasanuddin, bertempat di Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (24/10/2024).
Ia didampingi Ir. Abdul Muis, M.M. selaku PPID Utama yang merupakan hasil kerja gotong royong, kerja kolaboratif dan partisipatif semua pihak dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dilingkup terkecil’pun di KSB.
Prestasi dan komitmen bersama semua pihak yang luar biasa ini, sehingga enam variabel penilaian KIP tahun 2024, terdiri dari Kualitas Informasi, Pelayanan Informasi, Jenis Informasi, Sarana dan Prasarana, Komitmen Organisasi serta Digitalisasi dapat dipenuhi hampir sempurna dengan perolehan nilai 99,60 dan menasbihkan KSB sebagai Juara 1 Kabupaten – Kota sebagai Kabupaten Informatif se-Provinsi NTB. Jika sebelumnya pada tahun 2023, KSB berada pada urutan ke-2 sebagai Kabupaten – Kota Informatif di bawah Kota Mataram.
Program-program inovatif dan kreatif yang diadopsi dari kearifan lokal masyarakat KSB menjadi kunci terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat khususnya terhadap pemenuhan hak publik akan informasi.
Perjuangan panjang dan maksimal yang telah dilakukan PPID Utama KSB untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi KSB sebagai Kabupaten Informatif tidaklah mudah. Namun, melalui landasan gotong royong yang telah menjadi nadi dalam kehidupan masyarakat, KSB mampu bersaing dengan Kab/Kota lain di Provinsi NTB.
Bahkan, meski menjadi tahun perdana mengusungkan PPID Desa pada Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Desa Provinsi NTB Tahun 2024, Desa Desaberu berhasil menjadi 5 Besar Desa Tingkat Provinsi NTB sebagai Desa Informatif. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Desa Desaberu Kecamatan Brang Rea, Muttamudin, S.TP.
Desa Desaberu juga menjadi satu-satunya desa di Pulau Sumbawa mewakili NTB sebagai 10 Besar Desa se-Indonesia yang dilakukan visitasi lapangan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Ini merupakan wujud komitmen Pemerintah KSB dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan, cepat, tepat, akuntabel dan murah hingga tingkat desa. (Diskominfo KSB)