Taliwang, KSB NEWS — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumbawa Barat terus bergerak maju dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Melalui Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP), Diskominfo menggelar sosialisasi krusial bertajuk “Penguatan Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat”.
Acara tersebut berlangsung dengan khidmat di Ruang Rapat Gili Kenawa, Lantai I Kantor Setda Sumbawa Barat, pada Rabu (10/06/2026).
Langkah strategis ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah KSB, drh. Hairul, M.M, serta Asisten Administrasi Umum, dr. H. Syaifuddin. Hadir pula jajaran internal Diskominfo selaku motor penggerak kegiatan, di antaranya Sekretaris Dinas Kominfo Ahmad Hidayat, S.STP., M.M.Inov, dan Kepala Bidang PIKP Allein Erida DG Iji, S.Psi., M.Si.
Tak hanya itu, antusiasme terlihat dari kehadiran para pejabat struktural dari berbagai instansi, seperti Sekretaris DPMPTSP, Sekretaris BRIDA, Sekretaris Disnakertrans, Sekretaris Camat Seteluk, serta perwakilan PPID Pembantu/Pelaksana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan se-Kabupaten Sumbawa Barat.
Agenda sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan sebuah upaya terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas para pengelola informasi di daerah.
Melalui penguatan ini, seluruh PPID Pelaksana diharapkan mampu menghadirkan layanan informasi publik yang memenuhi empat pilar utama.
Cepat, Responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.
Akurat, Menyajikan data yang valid dan bebas dari disinformasi.
Mudah Diakses, Memanfaatkan teknologi informasi agar masyarakat tidak kesulitan mencari data.
Akuntabel, Setiap informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.
Dengan sinergi dan koordinasi yang semakin kuat antar-OPD, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat optimis pelayanan informasi publik ke depan akan semakin berkualitas, sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan.(rj)