Ketua DPRD KSB Soroti Ketergantungan Fiskal Daerah, Kaharuddin Umar: PAD Harus Digenjot, Jangan Terus Bergantung Transfer Pusat

TALIWANG – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kaharuddin Umar, menyoroti tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menilai, kondisi tersebut harus segera diimbangi dengan upaya serius meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, struktur APBD yang masih didominasi dana transfer menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya kuat. Padahal, potensi ekonomi lokal dinilai cukup besar untuk dikembangkan.

“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada dana pusat. Daerah harus berani menggali potensi PAD secara maksimal dan terukur,” tegas Kaharuddin.

Ia menyebut, sektor-sektor potensial seperti pertambangan, pariwisata, perikanan, serta pajak dan retribusi daerah perlu dikelola lebih profesional dan transparan agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah.

Kaharuddin menekankan bahwa peningkatan PAD bukan semata-mata soal menaikkan tarif pajak atau retribusi, melainkan memperbaiki sistem pendataan dan optimalisasi potensi yang belum tergarap.

“Yang perlu dibenahi adalah sistemnya. Banyak potensi yang belum tergali maksimal karena lemahnya pendataan dan pengawasan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat kecil maupun pelaku UMKM. Menurutnya, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial harus tetap dijaga.

DPRD, lanjutnya, akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap target dan realisasi PAD setiap triwulan. Transparansi laporan keuangan menjadi salah satu fokus pengawasan legislatif.

“Kita ingin target PAD realistis, tapi juga progresif. Jangan terlalu rendah sehingga tidak menantang, tapi juga jangan asal pasang angka tanpa strategi,” katanya.

Kaharuddin menilai, kemandirian fiskal akan memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam merancang program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada kebijakan pusat.

“Kalau PAD kuat, kita punya fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan. Itu penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (Jr).