TALIWANG – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kaharuddin Umar, menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah di sejumlah kecamatan.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas agar tidak ada wilayah yang merasa tertinggal dari segi infrastruktur, pelayanan publik, maupun akses ekonomi.
“Pembangunan harus dirasakan merata. Jangan sampai ada kecamatan yang terus merasa dianaktirikan,” tegas Kaharuddin.
Menurutnya, DPRD menerima aspirasi masyarakat dari beberapa wilayah yang menilai percepatan pembangunan belum seimbang dibandingkan wilayah lainnya.
Kaharuddin menilai, perencanaan pembangunan daerah harus berbasis data kebutuhan riil dan tingkat urgensi, bukan sekadar pembagian anggaran secara normatif.
“Perencanaan harus objektif dan transparan. Mana yang paling membutuhkan, itu yang didahulukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah yang masih minim layanan.
Menurutnya, kesenjangan yang dibiarkan terlalu lama dapat memicu ketimpangan sosial dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Kalau satu wilayah tertinggal, maka pertumbuhan daerah secara umum juga akan terhambat,” katanya.
DPRD KSB, lanjutnya, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap distribusi anggaran pembangunan agar benar-benar berorientasi pada keadilan wilayah.
“Kita ingin pembangunan yang inklusif, menyentuh semua lapisan dan semua wilayah tanpa terkecuali,” tutup Kaharuddin. (Jr).