TALIWANG – Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kaharuddin Umar, mengkritik lambannya penanganan sejumlah ruas jalan rusak di beberapa kecamatan yang hingga kini belum mendapat perbaikan signifikan.
Ia menegaskan, persoalan infrastruktur jalan bukan isu baru dan selalu menjadi keluhan masyarakat setiap tahun. Namun, realisasi perbaikan dinilai belum maksimal dan sering kali hanya bersifat tambal sulam.
“Jangan sampai persoalan jalan rusak ini hanya menjadi janji tahunan. Masyarakat sudah terlalu lama menunggu perbaikan yang benar-benar tuntas,” tegas Kaharuddin.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi warga, tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan prioritas yang jelas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar pemerataan tanpa perhitungan matang.
“Kita harus objektif. Mana yang paling mendesak, itu yang didahulukan. Jangan sampai pembangunan tidak menyentuh titik paling krusial,” ujarnya.
Kaharuddin juga menyoroti potensi pemborosan anggaran jika perbaikan dilakukan tanpa perencanaan teknis yang baik. Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama agar jalan tidak kembali rusak dalam waktu singkat.
DPRD, kata dia, akan meminta laporan teknis terkait perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk pengawasan terhadap kontraktor pelaksana.
“Kalau kualitasnya buruk, kita tidak segan meminta evaluasi. Uang rakyat harus digunakan untuk pekerjaan yang berkualitas,” katanya.
Ia juga mendorong transparansi dalam proses lelang dan pelaksanaan proyek agar publik dapat mengawasi secara langsung progres pembangunan.
Kaharuddin menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat demi memastikan infrastruktur benar-benar menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Infrastruktur itu fondasi pembangunan. Kalau jalannya rusak, bagaimana roda ekonomi mau bergerak optimal?” tutupnya. (Jr).