Sumbawa Barat – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bupati Dr. Ir. H. W Musyafirin, MM,. telah menerima penghargaan APBD Award 2023 dengan kategori realisasi APBD tertinggi, realisasi pendapatan tertinggi dan peningkatan PAD tertinggi, Kamis (16/03/2023). Penghargaan ini menjadi yang terbaik di NTB dan urutan kedua Se – Indonesia.
Selain itu, kabupaten lain yang menerima penghargaan yang sama yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Bojonegro.
Sementara itu, untuk realisasi belanja daerah tertinggi diraih oleh Kabupaten luwuk timur, Kabupaten Gayo luwes, Kabupaten Duga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Aceh tamiang. Kemudian untuk Realisasi PAD tertinggi masing-masing diraih oleh Kabupaten kinagasa, Kabupaten Bapi, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan jaya dan Kabupaten Worobeng.
Tak hanya itu, untuk Kota yang menerima penghargaan kategori realisasi Pendapatan Daerah tertinggi tahun 2022 yaitu Kota Denpasar, Kota Mojokerto, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, dan Peringkat 1 Kota Samarinda. Untuk kategori Realisasi Belanja Daerah tertinggi masing-masing yaitu Kota Metro, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Baubegu, dan Kota Pekanbaru. Kemudian untuk kategori PAD tertinggi masing-masing yaitu Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Pekanbaru, Kota Kendari dan Kota Palangkaraya.
Dalam kesempatan tersebut Agus Nursanto selaku perwakilan BRI memberikan sambutan menyampaikan bahwa BRI selalu mendukung penuh Program Pemerintah yang berkaitan langsung dengan keuangan yang salah satunya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan bentuk digitalisasi pengelolaan Keuangan Daerah.
“Sejak awal dikeluarkan SIPD, BRI turut berperan aktif dalam mensukseskan 27 Pemda untuk segera terkoneksi dengan system yang ada di Kemendagri. Tim IT BRI siap berkolaborasi dengan masimal dengan Pusdatain Kemendagri.” Ungkap Agus Nursanto.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan bahwa akan terus mendorong peningkatan keuangan daerah dalam mengatasi inflasi, penyelesaian stunting dan kemiskinan ekstrim dan upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sehingga berpengaruh dalam meningkatakan belanja rumah tangga dan meningkatkan eknomi masyarakat. Juga terus mendorong belanja pihak swasta sehigga perekonimian daerah akan berkembang.
“Realisasi APBN tahun 2022 sebesar 115,90 % atau 2.626 trilusin. Realisasi pendapatan dari 2021 sebesar 96,16 % atau sebesar 1.123 T. Realsasi pendapatan rata rata kabupaten sebesar 97,38 % atau 94,86 629 Triliyun. Sejalan dengan kabupaten, realsasi pendapatan kota 96,27 % atau 150 Triliyun.” Paparnya.
“Untuk mengoptimalkan target capaian APBD, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu diantaranya melakukan pengadaan dini yang coba dilakukan paada bulan agustus tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan agar dilalukan setelah Nota Kesepakatan KUA PPS ditandatangani kepala dan DPRD, bisa juga melalui percepatan belanja melalui E Katalog dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah,.” lanjut Wamendagri.(K1/rj)