Pimpinan lembaga legislatif di Sumbawa Barat memberi signal kuat untuk ikut mewacanakan membongkar ketidak jelasan dana CSR PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selama ini.
Indikasi itu terungkap saat ketua Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (AMANAT) diterima ketua DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar diruang kerjanya, Selasa (12/9).
“Kami sudah setujui untuk gelar RDP, pekan depan. Menindak lanjuti surat dari AMANAT. saya juga secara kelembagaan telah menghubungi management AMNT untuk meminta data,” terang Kahar, disaksikan jaringan pers lokal setempat.
Kaharuddin Umar secara eksplisit mengakui DPRD selama ini tidak mengetahui gambaran apapun soal alokasi dana CSR. Dulu semasa Newmont, alokasi dan perencanaan dana CSR dibahas bersama DPRD dan pemerintah. Sekarang sejak AMNT, itu tidak ada lagi,”ujar Kahar.
Pimpinan dewan sendiri mengakui, bahwa alokasi dana CSR AMNT selama ini tidak jelas. Kemana dan dimana disalurkan. Karenanya, atas nama lembaga ia telah menindak lanjuti permohonan RDP itu kepada komisi terkait. Termasuk memanggil instansi pemerintah daerah terkait.
“Bagus juga kalau nanti, kita disharing data temuan AMANAT. Agar semuanya bisa kita buka dan bongkar,” Pintanya.
Ketua AMANAT, Muh. Erry Satriyawan, SH. MH, CPCLE, menegaskan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB serta lembaga pemerintah lainnya di NTB. Penggunaan dana CSR dan hasil penjualan Scrap yang tidak terbuka oleh AMNT akan segera kami tindak lanjuti dengan laporan resmi ke BPK.
Ia mengapresiasi respons DPRD atas perkembangan issue terkini soal advokasi AMANAT untuk membongkar dugaan skandal dana CSR dan Scrap yang tidak hanya merugikan negara tapi juga masyarakat sipil.
“Besok di RDP kita komparasi kan semuanya. Kita harap DPRD mengeluarkan rekomendasi untuk mendukung pelaporan serta pengusutan skandal Scrap dan CSR AMNT ini. Ery Sekaligus mengingatkan kepada badan publik yang sudah disurati terkait beberapa permintaan data agar segera dibuka secara transparan, dirinya mengungkapkan akan siap berhadapan dengan badan publik terkait di Komisi Informasi apabila ada data-data yang ditutupi,” demikian, Ery.