Taliwang, Sumbawa Barat — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Sumbawa Barat menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pembekalan agen Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Senin, 25 Agustus 2025. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di tiga lokasi berbeda, yakni Aula Kantor Camat Sekongkang, Kantor Camat Maluk, dan Kantor Camat Jereweh. Kepala Dinas PMD, H. Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd, menerangkan bahwa DTSEN merupakan fondasi penting dalam memastikan keakuratan data sosial ekonomi masyarakat.
Dalam wawancaranya, Abdul Hamid menjelaskan bahwa DTSEN bertujuan memastikan seluruh data sosial ekonomi warga tetap akurat, mutakhir, dan relevan dengan kondisi terkini. Data ini menjadi landasan utama dalam penyaluran berbagai bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta berbagai program penanganan kemiskinan ekstrem. “Data adalah kunci. Tanpa data yang akurat, penyaluran program tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah memberi perhatian khusus terhadap rumah tangga miskin ekstrem yang menjadi prioritas nasional. DTSEN, kata Abdul Hamid, menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi dan memastikan kelompok ini mendapatkan intervensi sesuai kebutuhan. “Rumah tangga miskin ekstrem harus terdeteksi secara presisi. Pemerintah tidak boleh salah dalam menentukan penerima manfaat,” lanjutnya.
Bimtek DTSEN ini dihadiri oleh berbagai unsur penting pemerintahan daerah. Turut hadir Sekretaris Dinas PMD, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Ahli Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), serta narasumber dari Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa Barat. Seluruh tim Agen Gotong Royong (AGR) dari Kecamatan Sekongkang, Maluk, dan Jereweh juga mengikuti pelatihan secara penuh.
Abdul Hamid menyebut kolaborasi berbagai instansi ini sangat penting karena DTSEN tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memastikan data tersebut diverifikasi secara berlapis hingga validitasnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. “Kami ingin proses pendataan tidak hanya cepat, tetapi juga teliti dan sesuai standar. Keberadaan narasumber lintas instansi membuat pemahaman para agen menjadi lebih komprehensif,” kata Hamid.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam pendataan adalah memastikan seluruh agen memahami metodologi yang benar serta dapat menerapkan SOP pendataan dengan disiplin sesuai pedoman nasional. Bimtek ini menjadi momen penting untuk memperkuat kapasitas para agen yang langsung berhadapan dengan warga di lapangan. “Akurasi data banyak ditentukan oleh agen. Karena itu, mereka harus benar-benar paham cara bekerja yang tepat,” jelasnya.
Kepala Dinas PMD itu juga mengatakan bahwa DTSEN bukan hanya sekedar pendataan rutin, tetapi merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan data sosial ekonomi untuk perencanaan pembangunan. Dengan DTSEN, pemerintah desa dan kabupaten akan memiliki rujukan tunggal dalam menyusun program intervensi. “Jika datanya seragam, maka setiap program bisa disusun dengan lebih terarah dan efisien,” tambah Hamid.
Ia berharap melalui bimtek tersebut seluruh agen dapat bekerja secara profesional, independen, dan bertanggung jawab terhadap data yang mereka kumpulkan. Data yang salah, menurutnya, akan berpotensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan dan dapat merugikan masyarakat yang seharusnya berhak. “Kami ingin memastikan tidak ada warga miskin yang tertinggal karena kesalahan data,” katanya.
Selain memberikan pembekalan teknis, Abdul Hamid juga mengajak seluruh agen serta pemerintah kecamatan dan desa untuk memperkuat koordinasi selama proses pendataan berlangsung. Menurutnya, dukungan pemerintah setempat sangat diperlukan agar pendataan berjalan lancar dan mendapatkan respons baik dari masyarakat. “Masyarakat harus diedukasi agar tidak takut memberi data. Koordinasi di tingkat desa sangat menentukan suksesnya DTSEN,” ucapnya.
Menutup wawancaranya, Kepala Dinas PMD menegaskan bahwa hasil DTSEN akan menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan sosial ekonomi di tahun-tahun mendatang. Ia berharap kegiatan ini mampu menghasilkan data yang benar-benar berkualitas sehingga seluruh program pemerintah dapat menyasar kelompok yang tepat. “Kami berkomitmen menyajikan data terbaik demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat,” pungkasnya. (R).