Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), gelar sidang Paripurna ke-25 dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2023.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut memberikan catatan pada Pemerintah Daerah (Pemda) KSB. Fraksi PKS tetap mengapresiasi target pendapatan daerah di atas Rp1 triliun. Namun, Fraksi PKS tetap mempertanyakan mengapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 menurun.
“Fraksi PKS ingin menegaskan kembali bahwa pemerintah harus lebih kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah termasuk sumber pendapatan alternatif,” kata Taufiqurrahman mewakili Fraksi PKS.
Pemerintah diminta maksimalkan sektor ekonomi seperti pariwisata, pertambangan, perdagangan dan sektor ekonomi kreatif lain.
Terkait Belanja Daerah, Fraksi PKS ingin memastikan belanja daerah tahun anggaran 2023 telah memuat realisasi janji politik Bupati dan Wakil Bupati.
Untuk itu, Fraksi PKS meminta penjelasan sebaran belanja APBD 2023 terhadap visi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Berkenaan dengan pembiayaan daerah, Fraksi PKS meminta kejelasan sejauh mana manfaat langsung penyertaan modal di Bank NTB.
“Manfaat yang dipertanyakan ialah selain perolehan bagi hasil yang selama ini langsung dijadikan tambahan penyertaan modal. Mohon dijelaskan,” tandas Taufik.*