KSBNEWS, Taliwang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa Barat menggelar evaluasi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun 2026 di Gedung Graha Praja Lantai III Kantor Setda Sumbawa Barat, Selasa (7/7/2026).
Langkah strategis ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola anggaran pendidikan agar makin transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa Barat, drh. Hairul, M.M., serta diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan bendahara BOSP tingkat PAUD, SD, hingga SMP se – Kabupaten Sumbawa Barat. Turut hadir Kepala BPKAD H. Amir Sarifuddin, S.Pd., ST., MM., Sekretaris Dikbud Suarman, S.Pd., M.Si., para kepala bidang terkait, serta Kabid Akuntansi BPKAD.
Dalam arahannya, Sekda drh. Hairul menegaskan pentingnya efisiensi dan kepatuhan hukum dalam penggunaan anggaran sekolah.
“Dana BOSP merupakan instrumen krusial untuk menyokong layanan pendidikan yang bermutu. Setiap satuan pendidikan harus mampu mengelola dana ini secara profesional, efektif, dan efisien. Yang tidak kalah penting, pertanggungjawabannya harus mutlak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Hairul.
Dari sisi teknis administrasi, Kabid Akuntansi BPKAD Taufikur Rahman, S.E., mengingatkan para pengelola dana di sekolah untuk tertib dan tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan.
Ketelitian ini dinilai penting untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas akuntabilitas sekolah.
Selain evaluasi formal, forum ini juga diisi dengan diskusi interaktif untuk memetakan berbagai kendala operasional yang dihadapi pihak sekolah di lapangan.
Melalui pembinaan intensif ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap seluruh kepala sekolah dan bendahara memiliki kesamaan visi dalam mengelola dana BOSP demi mendongkrak mutu pendidikan di Bumi Pariri Lema Bariri.